mantan menteri sekretaris negara yusril ihza mahendra mengaku aneh melalui ditetapkannya bendera aceh dan mirip melalui bendera milik gerakan aceh merdeka (gam).
kata yusril, penetapan bendera milik gam itu tidak sesuai dengan kesepakatan dibandingkan pertemuan konsultasi diantara gubernur aceh melalui sederat pejabat pemerintah termasuk unsur kementerian di negeri (kemendagri), mantan wakil presiden jusuf kalla, wakil ketua mpr ahmad farhan hamid, juga wakil ketua dpr priyo budi santoso, dalam hotel sultan, jakarta pada 17 desember lalu.
dalam pertemuan tersebut disepakati menggunakan simbol bendera kesultanan aceh, papar yusril, jakarta, selasa.
yusril menambahkan, gubernur aceh, zaini abdullah mengundang banyak tokoh, agar meminta masukan penentuan bendera aceh dan lambang aceh sebagaimana dan ada di perjanjian helsinki dan mencerminkan budaya, bukan simbol kedaulatan aceh. seluruh tokoh yang dihadirkan sepakat kiranya penentuan bendera serta lambang jangan meninggalkan polemik melalui pemerintah pusat.
Baca juga: Dealer Honda - Dealer Honda Jakarta - Dealer Honda - Dealer Honda
bahkan, ketika dijalani bendera berwarna merah dengan gambar bulan sabit serta bintang, dan jenis pedang dan terdiri tulisan berbahasa arab, yang hadir ikut tertawa mengapa bendera dan disahkan pemprov aceh sekarang berbeda melalui dan diusulkan dalam pertemuan kemarin, tutur yusril.
meski terlalu, dia berharap kontroversi pemerintah pusat melalui pemprov aceh mampu diselesaikan segera dengan tak berdampak pada nkri. pengesahan qanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera serta lambang aceh menuai kontroversi.
lantaran bendera yang disahkan dpr aceh juga gubernur aceh, zaini abdullah, menyerupai bendera gerakan aceh merdeka (gam).
sekretaris direktorat jenderal otonomi daerah (otda) kemendagri susilo menyampaikan, meskipun qanun telah disahkan dpr aceh, tapi tetap mampu dibatalkan kalau terbukti melanggar konstitusi. qanun tersebut tak bisa bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, salah satunya pasal 6 peraturan pemerintah (pp) 7/2007.
kalau mengarah ke bendera gerakan separatis, qanun tidak dapat diberlakukan, ujarnya.
dirjen otda kemendagri sendiri, lanjut susilo, sudah berada dalam aceh untuk berhadapan melalui gubernur aceh zaini abdullah. diharapkan, daripada pertemuan tersebut lahir sebuah kesepakatan agar merevisi bendera aceh yang sudah mirip melalui bendera gerakan aceh merdeka (gam). kedatangan dirjen otda agar mengatakan hasil evaluasi terhadap 12 poin di selama qanun.
kami amat tidak terima dengan kehadiran kegiatan pengibaran bendera dan disahkan tersebut, ujarnya.