proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tidak bisa agar disetujui dpr ri sebab sejumlah alasan.
selain karena sederat website di proposal itu telah terakomodasi di apbn 2013, ada potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, papar anggota dpr ri dari fraksi golkar, bambang soesatyo di jakarta, minggu.
anggota komisi iii dpr ri juga menilai, alasan lainnya, pemerintah belum mampu membuatkan bbm bersubsidi, sebab persentasi yang diselundupkan terbilang sangat besar volumenya.
karena tersebut, proposal dana kompensasi dan mau dimasukan dalam apbn-p 2013 tidak mengikuti persyaratan supaya diterima, papar dia.
Informasi Lainnya:
dalam proposal dana kompensasi tersebut, banyak web yang sama juga serupa dengan bantuan langsung tunai (blt) kepada masyarakat miskin.
kekuatan-kekuatan politik selama dpr ri tentu saja akan belajar daripada pengalaman menjelang pemilu 2009. saat tersebut, blt dijadikan kuda tunggangan partai penguasa agar meraih simpati pemilih. keuntungan serupa tidak mungkin berulang di pemilu 2014, ujarnya.
kompensasi lain semisal beras supaya warga miskin (raskin) juga bantuan terhadap siswa miskin serta situs keluarga harapan telah terakomodasi selama apbn tahun berjalan.
alasan lain supaya menolak proposal tersebut adalah fakta kiranya pemerintah belum efektif mengelola bbm bersubsidi, sebab persentase yang dicuri serta diselundupkan baru terbilang tinggi. kelanggkaan bbm saat ini lebih timbulkan pencurian juga penyelundupan oleh oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.
perkiraan bahwa 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan serta tak tepat sasaran telah dibenarkan dengan pemerintah sendiri. tapi, respons pemerintah atas masalah ini amat minimalis.
dengan demikian, terpenuhilah syarat supaya menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi itu, papar bambang soesatyo.